Ah, Apa Tuhan Itu Ada

Seri Pancasila (6)

Beberapa tahun terakhir ini sebagian, entah besar entah kecil, dari bangsa Indonesia semakin gagah berani melakukan tingkat kejahatan dan kadar kekejaman yang — untuk saya yang sudah tua — sangat mengerikan. Tetapi saya punya reserve berpikir bahwa bagi yang melakukannya, itu bukanlah kejahatan atau kekejaman. Sehingga sebagai orang tua yang berhati lemah, saya selalu menyiapkan kubangan khusus di dalam hati saya untuk menampung ungkapan-ungkapan yang gagah perkasa itu.

Misalnya, seseorang bisa menuduh lainnya anti-Pancasila, sambil menghina orang yang dituduhnya. Dan di dalam penghinaan itu terkandung juga penghinaan-penghinaan lainnya, misalnya kepada Agama tertentu, Nabi, Tuhan, suku, golongan.

Kalau menyelami kebusukan hati manusia sampai seperti itu, tidak kaget ada “klithih” di Yogya, di mana anak-anak muda tiba-tiba membacok leher orang yang lewat pakai motor, tanpa alasan apapun. Tidak heran wakil rakyat dan pejabat melakukan kadar korupsi yang pejabat-pejabat Fir’aun pun tak berani melakukannya. Atau begitu banyaknya wujud kelaliman, kemunafikan dan dusta transparan.

Itu salah satu alasan kenapa saya jadi pengecut dan tak berani masuk Medsos sampai detik ini. Saya tidak terlibat di Facebook, Instagram, Twitter, dll. Kalau harus menjawab kebutuhan sebagian teman tentang sesuatu yang berasal dari saya, sejumlah anak muda menolong saya official lewat caknun.com, yang saya sendiri sangat jarang membukanya.

Sebab saya takut diajak berdebat. Hati saya kecil. Jiwa saya kerdil. Saya bukan seorang intelektual. Tidak pernah punya pengalaman akademis. Tidak mengalami pembelajaran Pesantren, apalagi sampai tingkat Kitab Kuning. Saya tidak expert bidang apapun. Kalau ada yang mengajak berdebat, langsung saya lantik orang itu sebagai pemenang. Saya kalah saja, agar orang mendapatkan kepuasan dari rasa menang atas saya.

Saya beraninya “Sinau Bareng”, bermusyawarah mencari kebenaran bersama, secara bijaksana. Saya tidak pernah mempertahankan kebenaran yang ada pada saya. Sebab yang ada pada saya itu bukan milik saya, melainkan hasil pasokan, dan semenit kemudian bisa ada pasokan baru yang membatalkan pasokan kebenaran sebelumnya.

Tetapi karena sliwar-sliwer kekejaman, kekejian, dan kebusukan kemanusiaan tidak kunjung reda — akhirnya saya mengakali hati saya sendiri, dengan menganggap bahwa di dunia ini, utamanya di Indonesia, saya bertugas momong bayi, atau mengasuh anak kecil.

Kalau bayi yang kita gendong tiba-tiba kencing, bahkan beol sehingga “mengotori” pakaian kita, ada setidaknya dua fakta yang terjadi. Pertama, kita tidak menyimpulkan bahwa bayi itu bersalah, sehingga tak akan kita tabok, campakkan, atau santet. Kedua, bagi si bayi, kita tidak ada. Bayi belum manusia lengkap. Susunan saraf kesadaran di otaknya belum mencukupi untuk menyerap informasi secara utuh, atau untuk menjadi alat kesadaran tentang keberadaan kita. Bagi si bayi yang kita gendong, kita mungkin sedikit dan sekilas ada, tetapi hanya sosok, yang abstrak, hanya sentuhan sedikit pada mesin naluri dan perasaannya. Kita belum ada di dalam kesadarannya.

Demikian pun posisi Tuhan pada dan di Indonesia. Meskipun sudah resmi konstitusional dicantumkan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi pada manusia Indonesia, terutama Pemerintahnya, keberadaan Tuhan itu masih sebatas sosok ghaib di permukaan instingnya. Umumnya rakyat Indonesia mengenali keberadaan Tuhan secara samar-samar, meskipun mereka berposisi sangka baik, memiliki naluri untuk menghormati Tuhan.

Pada Pemerintah dan kumpulan makhluk yang menjulur-julurkan lidah kepadanya: sosok samar-samar Tuhan Yang Maha Esa itu direkrut sebagai anasir dari logo nasional, warna ikon, jargon, komponen emblem di kostum golongannya, serta dipakai sewaktu-waktu untuk memastikan keuntungan yang diperjuangkan demi kepentingan subjektifnya.

Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah benar-benar bisa ditemukan di perilaku “bayi-bayi” nasionalisme, bayi policy pemerintahan, bayi perilaku pejabat-pejabat, bayi undang-undang ini dan peraturan itu, bayi keputusan sini dan ketetapan sana. Tuhan tidak tampak perannya di mekanisme perpolitikan nasional. Bahkan tidak sungguh-sungguh ada di Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Yang muncul hanya simbolisme ikoniknya.

Kalau bicara substansi, kalau paham lipatan logika dan tikungan-tikungan dialektika: seluruh perilaku elit nasional sekarang ini, kalau ditekstualisasikan, mengandung kalimat: “Ah, apa Tuhan ada”. Atau lebih advanced: “Halah, toh Tuhan tidak ada”. “Toh kecurangan, kebohongan, manipulasi, korupsi, kemunafikan, tidak pernah terbukti mendapat balasan langsung dari Tuhan”. “Sudah berapa era pemerintahan yang menyusahkan rakyat, buktinya aman-aman saja, tidak ada hukuman apa-apa”. “Ah, aslinya Tuhan memang tidak benar-benar ada”. Seluruh perilaku elit nasional mencerminkan anggapan bahwa Tuhan itu dongeng belaka.

“Barangsiapa berbuat sezarrah kebaikan, akan memperoleh pahalanya. Barangsiapa melakukan sezarrah kejahatan, akan menerima hukumannya. Buktinya mana”. “Hahahaha. Jangankan sezarrah. Korupsi triliunan, pembangunan kota metropolitan baru tanpa izin, menjambret pulau-pulau, monopoli modal raksasa, barisan bangunan di pantai utara pulau Jawa yang kelak memantati penduduk pulau utama Indonesia, otoritas dan uang Negara dicawuk untuk perusahaan pejabatnya, ribuan lain modus korupsi kreatif ala Indonesia — mana “syarron yaroh”-nya. Mana hukuman Tuhan kepada mereka?”

Memang sekarang ini kita seakan-akan sedang mengalami suatu era di mana Pancasila sangat keras diteriakkan, dibangkitkan dan dihidup-hidupkan kembali sedemikian rupa. Tentu itu sangatlah menggembirakan.

Tapi cobalah berpikir pakai metodologi, pakai manajemen pembagian fungsi, division of “labour”, pakai anatomi peran, pakai konstruksi organisasional, pakai mantiq kewajiban dan hak, dilandasi pijakan substansi nilai, kunci makna, dan Ibu ilmu — bacalah media, medsos, berita tentang langkah Pemerintah, seluruh lalu lintas perilaku Indonesia.

Coba temukan: mana Tuhan Yang Maha Esanya? Mana manusianya? Mana Adilnya? Mana Beradabnya? Mana Persatuan Indonesianya? Mana Hikmatnya? Mana Kebijaksanaannya? Mana Permusyawaratan Rakyatnya? Mana Rakyat dalam Perwakilannya? Jangankan lagi Keadilan Sosialnya: mana Bagi-nya? Mana Seluruh Rakyat Indonesianya? Fakta “seluruh” saja bukan sekadar tidak pernah mampu mewujudkannya. Tapi bahkan memang tidak pernah beriktikad untuk ber”seluruh”. Berjuangnya untuk bagian, golongan, kelompok. Bukan seluruh.

Jangan menuntut substansi nilai kepada bayi yang kita gendong. Jangan menagih pengetahuan, ilmu, kesadaran, apalagi kesungguhan dan kebijaksanaan. Bayi di gendongan kita kencing kapan saja pengin kencing. Buang air besar kapan saja ia berhajat. Menangis dengan sebab maupun tanpa sebab. Tangannya menyentuh api, tinja, air, tinta, kencingnya sendiri, tanpa mengerti bedanya. Bagi bayi sama saja roti atau tai. Juga Pemimpin, Presiden, Penguasa, Berhala, sama saja. Belum ada parameter pada bayi.

(Bersambung)

search cart twitter facebook gplus whatsapp youtube image