Sobeknya Tenun Kebangsaan di Balik Riuh Jakarta

Saya ingin sekali menahan diri untuk tidak berkomentar. Karena bagi saya, komentar yang tidak sedang ditujukan dalam rangka bercanda memiliki tanggung jawab ilmu di belakangnya. Lebih-lebih apa yang ingin saya sampaikan hanya sebatas opini dan bukan taraf analisa.

Indonesia menjadi sedemikian tegangnya. Paling tidak itu yang tertangkap dalam semarak perang komentar di media massa. Apalagi jika bukan tentang Jakarta. Tentang pemilihan gubernur dan beserta anasir-anasir yang terkadang terlalu manja. Anasir yang tak mampu bersikap matang dalam memetakan masalah, apalagi kalau tak dikatakan anasir manja. Maka, sedari awal saya menegaskan bahwa tulisan ini hanya opini, bukan analisis data, meskipun dasar penulisannya menggunakan data.

Saya berpaling dari Jakarta. Jauh ke seberang timur, di Papua, saat sebagian mata meliput hanya Jakarta. Di ujung pulau sana, tepatnya di Kabupaten Mimika, sedang terjadi duka. Ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI) terancam PHK. Alasannya? Bersitegang dengan pemerintah terkait kepastian investasi dan Kontrak Karya (KK). Tentu Anda bisa mencari sendiri dari kapan PTFI berstatus KK, apa privilege-nya, dan bahkan sejarah berdirinya. Tapi bukan itu yang ingin saya soroti. Opini saya berkutat terhadap tenun kebangsaan yang mungkin akan tercabik-cabik karena tindakan tak hati-hati—kalau tidak bisa dibilang ceroboh—oleh Pemerintah RI. Agar lebih lugas, saya ingin mengemukakan opini saya per poin.

Nasionalisasi Freeport?

Bukan. Bagi saya menggelikan. Bagaimana tidak? PTFI pernah menawarkan divestasi 10,64 persen kepada Indonesia. PT. Antam, Tbk saat itu tidak sanggup dengan tawaran yang diberikan oleh PTFI. Padahal kondisi saat itu bisa dibilang cukup tepat. Freeport mendapat momentum berturut-turut yang menyebabkan nilai sahamnya turun. Dimulai dengan runtuhnya tambang Big Gossan yang menewaskan 34 orang pekerja, pembatasan ekspor mineral karena kebijakan smelter, dan demo karyawan SPSI membuat saham Freeport turun menjadi 2,4 dollar per lembar. Saat itu tidak ada ambisi ngotot pemerintah untuk melakukan divestasi. Dan memaksa melakukan divestasi sekarang saat harga tembaga sedang tinggi, adalah hal yang cukup membuat bertanya.

Apa yang ada di sebalik pengetatan peraturan pemerintah? Sebatas penegakan hukum? Jikalau memang secara naif jawabannya iya, maka ke-naif-an itu bisa membuat bumerang jika tidak memetakan masalahnya dengan sangat apik (akan dijelaskan kemudian). Tapi mengingat FI diwarnai aspek-aspek kongkalikong dan tawar-menawar politis, rasanya bukan jika alasan Pemerintah RI ngotot hanya sebatas penegakan hukum.

Dengan tetiba menawar 50 persen lebih divestasi saham adalah hal yang konyol bagi saya. Meskipun saya sangat setuju jika PTFI dinasionalisasi dengan cara yang santun dan memberi porsi yang jelas terhadap pembangunan Papua. Perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pelarangan ekspor dengan alasan pembangunan smelter bisa jadi cara untuk menekan saham FI sehingga lebih murah ketika naik ke arbitrase internasional. Tapi tentunya tak mudah mengingat harga mineral juga sedang bagus. Apalagi melihat sejarah bahwa pemerintah tak sanggup membeli 10,64 persen saham Freeport sebelumnya, maka dimungkinkan Pemerintah meminta bantuan pihak ketiga untuk membeli saham FI. Jika pihak ketiga ini bukan BUMN dan harus perusahaan dari negara lain—yang mungkin sedang mesra dengan pemerintah, maka apa bedanya dengan pengelolaan di bawah manajemen Freeport McMoran? Kecuali jika ini hanya semata gertakan menuju Pilpres 2019.

PHK massal?

Bisa jadi. PHK sudah dimulai sejak Jumat, 10 Februari 2017 dengan dipulangkannya 10 ekspatriat senior staff PTFI. Beberapa karyawan juga sudah mulai dirumahkan. Interoffice Memo terakhir, pihak PTFI masih keberatan dengan syarat-syarat yang diajukan pemerintah. Keberatan itu antara lain ketidakjelasan keamanan investasi dalam jangka panjang. Hal ini wajar, mengingat PTFI sedang berinvestasi besar-besaran untuk mengalihkan produksi total melalui underground operation—setelah ditutupnya tambang terbuka Grasberg. Jika tidak ada kesepakatan antara FI dan Pemerintah, tak menutup kemungkinan ada pengurangan karyawan dengan perkiraan konservatif mencapai sepertiga dari total jumlah karyawan. Tentunya hal ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi Papua dan menambah pengangguran 10.000 orang di Indonesia.

Pengaruh Freeport di Papua

Freeport sangat berpengaruh di Papua. Terlebih di Kabupaten Mimika. Ambillah contoh rerata sumbangan FI dari 2009-2011 sebesar 53,4 persen untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua dan 95,5 persen untuk PDRB Mimika. Sangat bisa dibayangkan jika tiba-tiba ada masa kekosongan di mana Freeport tidak beroperasi—jika tidak diambil alih dengan baik dan cerdas. Ditambah dengan persepsi masyarakat Papua terhadap Indonesia yang terlanjur menganggap Indonesia sebagai musuh akibat faktor ketidakadilan dalam pembangunan daerah. Lebih-lebih akibat operasi militer tahun lalu yang memakan korban yang tak sedikit. Nampaknya FI juga bermain cantik di sini. Kita tahu benar dalam tahapan peradaban manusia—tanpa pernah sedikitpun menganggap rendah budaya Papua—ada proses-proses yang harus dilalui. Saya pribadi masih menganggap apa yang terjadi di sekitaran area kerja PTFI adalah shock culture.

Tidak semua 7 suku yang terkena dampak terhadap proses kerja FI siap dengan adanya budaya baru yang dibawa Freeport. Jikalau memang FI berkomitmen terhadap pembangunan Papua, maka tak lama setelah FI berdiri—paling tidak 10 tahun dari berdirinya, PTFI memberi perhatian terhadap pendidikan SDM Papua secara serius dan merata. Pada kenyataannya tidak. Freeport memilih hanya menyerahkan dana 1 persen dari pendapatan kotor untuk “pengembangan” masyarakat 7 suku. Saya sebut “pengembangan” karena dari sejak 1967 saat Ertsberg ditambang, tidak ada perubahan signifikan dari pengelolaan daerah.

Perkembangan wilayah tak hanya diukur dari infrastruktur—walaupun infrastruktur tersebut juga berguna langsung untuk FI sendiri—tapi juga dari cara pengelolaan infrastruktur. Dan semua itu bermula dari pendidikan dan asimilasi dengan budaya setempat. Pada kenyataannya tidak ada perubahan signifikan dari pendidikan dan layanan kebutuhan dasar di Papua. Uang pengembangan itu justru seperti suap kepada beberapa pihak untuk tidak perlu pintar-pintar mencermati masalah Freeport.

Di mata sebagian masyarakat Papua pada umumnya, Freeport seperti dewa, yang selalu mampu mengeluarkan uang. Ditambah kebencian dan dendam akibat luka lama ketidakadilan oleh Pemerintah Indonesia, Freeport seperti mendapat angin segar atau kartu As untuk memainkan peran sebagai penguasa tunggal di sana. Jika Anda pergi ke area tambang FI, adalah wajar untuk menemukan lambang bendera Papua merdeka di tas, helm, dan atribut pekerja. Terlebih jika pertemuan OPM dapat dilakukan di suatu pulau dengan yatch yang cukup mewah bersama bule-bule, tentunya Anda akan bertanya dari mana dana tersebut. Saya tak hendak mengatakan FI berada di balik semua itu. Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi jika FI memegang kartu As dari proses integrasi-disintegrasi bangsa, maka saya katakan: iya.

Geopolitik Papua

Saya teringat ketika Presiden Soekarno getol memerintahkan untuk merebut Papua kembali ke tangan Indonesia hingga mengobarkan Yos Sudarso dan teman-temannya. Saya ingat juga kenapa Jenderal McArthur membangun pangkalan perang di Papua. Ya, dengan natural resources sebanyak itu, dan kondisi geogragis yang mendukung, Papua menjadi salah satu kunci penting di wilayah pasifik. Bagi saya, saya melihat Papua seperti bagian tembok besar dari blok US. Dari Jepang, Filipina, Papua, hingga Australia. Oleh karena itu, bukan tak memungkinkan jika US juga akan mempertahankan pengaruhnya di wilayah ini. Terlebih jika yang akan menggantikannya adalah dari blok yang berseberangan dengannya. Pertanyaannya, jika asumsi saya benar, apakah dari blok-blok tersebut ada yang peduli dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Tentu tidak. Jika Freeport digoyang pemerintah sedemikian hebatnya, sudah siapkah dengan segala kemungkinan resiko yang terjadi? Termasuk disintegrasi bangsa?

Hari-hari ini masyarakat Indonesia sangat getol dengan identitas barunya sebagai pengamat dan analis. Bahkan ada yang energinya tak habis dengan hanya sekedar membaca (mencari) berita, dianalisa sekenanya, dan dioper sana sini di grup-grup sosial media. Di tengah hilangnya gravitasi berpikir, dan keasyikan menghakimi diri sendiri sebagai representasi pihak putih dan menyerang orang lain sebagi pihak hitam, masyarakat kita nampaknya sedang dalam turbulence yang luar biasa—jika boleh meminjam istilah mbah Nun di tulisan beliau Pandawayudha di Kompas lalu—dari ketidaksiapan era millenial.

Hilangnya sikap sareh dari generasi tua, dan tumbuhnya jumawa dan sikap kesusu di generasi muda, menjadikan kita tak hanya menjadi korban dari pertikaian antar suku dan bangsa, tapi juga subjek pembuat eskalasi pertikaian yang lebih besar. Dan nampaknya hingar bingar Jakarta selalu nampak menarik bagi generasi millenial untuk sekedar unjuk bahwa dirinya mampu beranalisa. Untuk menampakkan siapa yang benar dan siapa yang salah, meskipun sebagian mereka hanya memahami dari apa yang nampak di permukaan saja tanpa melakukan laku kesabaran untuk meneliti lebih dalam ke mana arah angin membawa biduk bernama Bangsa Indonesia. Atau minimal memperlihatkan laku kesabaran untuk tidak segera menghakimi dan menjadi penyeimbang di tengah turbulence kapal negara kita.

Indonesia menjadi sedemikian tegangnya. Paling tidak itu yang tertangkap dalam semarak perang komentar di media massa. Apalagi jika bukan tentang Jakarta.