Di Bawah Langit Minyak dan Janji yang Mudah Terbakar

Di sebuah pelabuhan yang tak pernah benar-benar tidur, kapal-kapal tanker datang seperti burung besi yang kelelahan. Mereka membawa sesuatu yang lebih dari sekadar bahan bakar: mereka membawa ketergantungan. Ketergantungan yang diam-diam menjadi nadi bagi kota-kota modern, dari New York sampai Jakarta, dari Tokyo sampai Surabaya.

Karena sesungguhnya, dalam urusan energi, negara maju dan negara berkembang berdiri di dermaga yang sama—menunggu kapal yang sama—dan cemas terhadap badai yang sama. Krisis hari ini telah meruntuhkan mitos lama bahwa kemajuan berarti kemandirian. Ia memperlihatkan bahwa bahkan negeri-negeri yang tampak gagah dengan teknologi dan industri, tetap bergantung pada minyak yang mengalir dari tanah orang lain. Dan di sanalah Indonesia berdiri—tidak sendirian, tetapi juga tidak sepenuhnya siap.

Pekerjaan rumah jangka pendek Republik ini kini seperti daftar panjang yang ditempel di dinding dapur: mendesak, praktis, dan tak boleh lupa.

Pertama, transformasi menuju mobil listrik. Bukan semata karena dunia sedang tergila-gila pada baterai dan kendaraan sunyi tanpa knalpot, tetapi karena pembangkit listrik kita masih makan batu bara—dan batu bara adalah satu-satunya sumber daya yang kita miliki dalam kelimpahan. Ironisnya, untuk menyalakan mesin-mesin kehidupan, kita masih mengimpor dua pertiga minyak mentah yang kita konsumsi.

Kedua, mengubah LPG menjadi gas bumi. Mengganti tabung melon yang berdesis di dapur-dapur rakyat dengan jaringan pipa yang diam-diam mengalirkan gas dari perut bumi sendiri.
Karena hari ini, tiga dari empat tabung gas yang kita pakai berasal dari negeri lain. Ketergantungan itu tidak terlihat, tetapi terasa setiap kali harga melonjak dan dapur menjadi sunyi.

Ketiga, biodiesel dari kelapa sawit. Di sinilah Indonesia menemukan secercah kebanggaan: kita telah mandiri dalam solar. Sawit—yang sering dicaci sebagai perusak hutan—diam-diam menjelma menjadi perisai energi. Seperti pohon yang tetap berdiri di tengah badai, ia menunjukkan bahwa kemandirian bukan mimpi, melainkan pilihan kebijakan.

Perang di Teluk—yang jauh dari mata tetapi dekat di harga minyak—datang seperti lonceng peringatan. Ia mengingatkan bahwa satu selat yang ditutup bisa membuat dunia gemetar.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut; ia adalah urat nadi ekonomi global.

Ketika urat itu tercekik, bukan hanya bahan bakar yang tersendat. Pupuk, obat-obatan, dan produk petrokimia ikut terengah-engah. Dan mustinya bagi Indonesia, perang itu justru menjadi momentum. Momentum untuk berlari mengejar sesuatu yang selama ini selalu tertunda: kemandirian energi.

Ironisnya, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki banyak kesempatan. Tetapi sejarah kebijakan kita sering kali terasa seperti novel yang ditulis oleh terlalu banyak tangan—penuh plot twist yang tidak selalu rasional.

Gas alam dari Tangguh di Papua pernah berlayar jauh ke negeri lain, sementara dapur-dapur sendiri masih menunggu pasokan. Program gas melon pernah dipercepat dengan niat mulia, tetapi meninggalkan jejak ketergantungan yang panjang.
Ladang minyak besar diserahkan kepada perusahaan asing dengan alasan efisiensi, sementara rakyat diajari untuk percaya bahwa itu adalah jalan terbaik. Dan di darat, rel-rel kereta yang seharusnya menjadi tulang punggung transportasi justru kalah cepat oleh beton jalan tol yang menjalar seperti akar raksasa.

Di balik semua keputusan itu, ada bayang-bayang yang tidak pernah benar-benar hilang:
oligarki pemain rente, dan tekanan politik dari negara-negara besar yang datang dengan investasi di satu tangan dan kepentingan di tangan lain.

Namun ada satu pertanyaan yang terus bergema di ruang-ruang diskusi, seperti gema yang tidak pernah menemukan dinding terakhir: Mengapa kita belum berani melangkah ke energi nuklir? Padahal nuklir adalah matahari kecil yang bisa dinyalakan di dalam negeri—tenang, stabil, dan tidak tergantung pada cuaca atau pasar.

Ketakutan terhadap nuklir sering kali lebih emosional daripada rasional. Padahal dunia telah belajar mengelolanya dengan disiplin teknologi dan tata kelola yang ketat. Sementara itu, kebijakan energi hijau yang dielu-elukan sebagai masa depan juga membawa paradoks.

Eropa telah merasakan bagaimana transisi yang terlalu cepat dapat membuat pabrik-pabrik tutup dan industri pindah ke tempat lain. Energi bersih memang indah di atas kertas, tetapi mahal dalam praktik jika tidak disiapkan dengan strategi industri yang matang. Di sinilah letak pelajaran penting: kemandirian energi bukan soal memilih antara hijau atau fosil, melainkan soal menjaga keseimbangan antara idealisme dan realitas.

Masalah terbesar bangsa ini bukan kekurangan sumber daya. Bukan pula kekurangan kecerdasan. Masalah terbesar kita adalah ketiadaan grand design—sebuah peta besar yang mampu melihat dunia bukan hanya lima tahun ke depan, tetapi lima puluh tahun ke depan.

Selama ini, kita terlalu sering hidup dalam mentalitas proyek. Segala sesuatu diukur dari anggaran tahunan, bukan dari visi generasi. Kita membangun sesuatu hari ini, lalu membongkarnya besok ketika pemerintahan berganti.

Demokrasi lima tahunan telah mengajarkan kita satu kebiasaan yang berbahaya: janji lebih penting daripada rencana. Dan rencana lebih pendek dari masa jabatan. Akibatnya, bangsa ini seperti pelaut yang rajin memperbaiki layar, tetapi lupa menentukan arah. Padahal sejarah telah berkali-kali memberi peringatan: kemandirian bukan hadiah dari pasar global.
Ia adalah hasil dari keberanian politik, disiplin kebijakan, dan kesabaran jangka panjang.

Di ujung malam, ketika kota mulai sunyi dan lampu-lampu jalan menyala seperti kunang-kunang yang lelah, kita mungkin perlu bertanya dengan jujur—Bukan apakah kita mampu mandiri. Tetapi apakah kita bersedia membayar harga dari kemandirian itu. Karena kemandirian energi, seperti kemerdekaan, tidak pernah datang sebagai proyek. Ia datang sebagai keputusan peradaban.