Realitas Sejarah sebagai Aktor

Selalu ada gejala transparan dalam keberlangsungan sejarah. Biasa kita sebut arus bawah. Atau mungkin Anda bisa memakai istilah — misalnya — software dari realitas. Perangkat lunak kenyataan.

Dalam dunia teater atau sandiwara, Anda harus peka terhadap apa yang tersimpan di balik sorot mata dan mimik wajah seseorang aktor, agar Anda bisa menjadi juri yang baik yang mampu mencandra substansi makna dari yang diaktingkan oleh aktor tersebut.

Realitas sosial adalah juga aktor. Anda “dilarang” terlalu lugu menghadapi, memahami, dan menilainya. Anda harus punya “mata rangkap” untuk menangkap sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat.

Kalau membaca koran, menghadapi pola-pola informasi, mendengarkan pidato atau pernyataan, bahkan juga tatkala suatu peristiwa seolah-olah terpampang secara utuh di hadapan Anda: tetap harus disediakan mata rangkap itu.

Maka betapa beratnya tugas ilmu pengetahuan. Betapa beratnya tugas “mata sejarah”. Betapa beratnya tugas pengamat. Betapa ilmu harus sangat dan senantiasa dinamis, harus sangat dan senantiasa mengembangkan cakrawalanya agar ia tidak “ditipu” oleh siluman-siluman realitas.

Peristiwa sehari-hari di kampung saja susah sekali melihatnya secara jernih. Pertengkaran antartetangga saja tidak gampang menyikapinya secara objektif. Apalagi menilai dan menyikapi perpolitikan nasional, perang teluk, tata dunia baru, serta yang tiap hari mengepung kita.

Dan dekade sejarah yang kini sedang kita jalani adalah fase zaman yang disebut orang “era informasi”.

Dari perspektif terurai di atas, kita menjadi tahu bahwa kemajuan teknologi informasi pada akhirnya tidak terutama terletak pada pencanggihan perangkat-perangkat informasi itu sendiri, melainkan terletak pada bagaimana daya kritis manusianya, pada mutu kita semua sebagai “makhluk informasi”.

Jadi, jauh lebih penting daripada mempelajari teknologi informasi, adalah meningkatkan kesanggupan untuk mengelola arus informasi itu dalam diri kita. Sekali lagi: dalam komunitas kampung saja kita bisa keliru harus menyetujui siapa, harus memuji pihak mana, harus “mengutuk” si Palijo atau Pardikem. Apalagi peta-peta yang lebih besar dan lebih luas. Kita bisa keliru menilai yang salah penduduk atau gubernur atau konglomerat atau keseluruhan sistem yang berlaku. Kita bisa keliru menjunjung pihak yang semestinya dihukum, dan menghukum pihak yang semestinya didukung.

Dalam kasus hukum di negeri ini, terutama yang berkonteks politik, tanah atau hak asasi, kita sering terkurung dalam kekeliruan semacam itu.