Awas Pasar Kalian Terbakar!
“Itu pernyataan agak sukar saya mengerti,” berkata seseorang.
“Jelas itu ancaman, karena aneh bunyinya,” kata yang lain.
“Apa hubungan antara pedagang yang bertanya, usul atau mungkin tidak setuju dengan api yang akan membakar pasar?” sambung yang lain lagi.
“Apakah perlawanan itu semacam suhu panas yang akhirnya bisa menyala menjadi api sehingga membakar? Atau bagaimana?”
“Yang lebih penting dianalisis apa hubungan antara api yang membakar pasar dengan orang yang mengatakannya?”
“Jelasnya, apakah yang memperingatkan pasar akan terbakar adalah orang yang memang akan membakar pasar ketika situasi sudah tiba pada keharusan untuk itu?”
Perbincangan tersebut menjadi diskusi berkepanjangan.
“Memang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pembakaran pasar adalah modus operandi suatu jenis pembangunan tertentu yang tidak tertulis dan tak terlacak oleh tangan hukum. Pembangunan membutuhkan irama dan percepatan tertentu yang disesuaikan dengan tempo perubahan global.”
“Sebuah institusi tidak selalu memiliki waktu, cara dan stamina untuk setiap kali menunggu proses kesepakatan dengan rakyat. Dialog selalu dianggap bertele-tele, berputar-putar, tidak efisien dan mungkin terbentur-bentur oleh kepentingan-kepentingan yang biasanya tidak sama. Kalau setiap orang dari sekian ratus ribu rakyat diberi hak untuk ikut menentukan suatu rancangan bangunan, berapa waktu yang diperlukan….”
“Apalagi setiap proses dialog terikat oleh moralitas atau etika untuk adil dan jujur. Setiap dialog harus menyediakan ruang selebar-lebarnya untuk manusia dengan segala hak, toleransi, kelebihan dan kekurangan, pilihan dan sikap-sikapnya. Betapa akan sangat ruwet.”
“Dengan demikian sebagian aparat pembangunan merasa sah untuk melangkahi keruwetan itu demi percepatan pembangunan: kemudian, salah satu kemungkinan yang dianggap rasional dan realistis, adalah membakar saja pasar itu. Dengan demikian akan tak banyak cingcong untuk membangun yang baru.”
“Kecenderungan itulah yang membuat sebagian rakyat merasa ditinggalkan pembangunan. Merasa tidak dimanusiakan.”
“Pada kasus Pasar Legi misalnya, itu sesungguhnya para pedagang bukan tidak setuju pada rancangan pembongkaran bangunan lama dan pendirian bangunan yang baru. Mereka hanya ingin diajak rembuk, berunding, serta diakui dan dihargai bahwa mereka adalah juga subjek utama pembangunan. Sebab dalam segala sesuatu tentang pasar itu terutama akan menyangkut mereka.”
“Lebih! Lebih dari sekadar ingin diajak berunding! Ini bukan sekadar masalah psikologis. Ini persoalan ekonomi konkret. Renovasi ini sebuah lompatan pembangunan yang mahal harganya dan tampaknya akan tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan pedagang yang semula menjadi penghuni tetap pasar.”
“Persis! Kapling-kapling yang tersedia akan dengan sendirinya menjadi milik sejumlah orang yang memiliki modal besar: dan itu para penanam modal, segenap jaringannya, serta para aparat itu sendiri. Ini proses elitisasi. Pengumpulan aset ekonomi. Atau semacam perwujudan dari sistem dan mekanisme monopoli….”
“Memangnya Negara ini Rakyat atau bukan, sih? Rakyat ini pemilik kedaulatan utama atau tidak, tho?” tiba-tiba ada yang melonjak suaranya.
“Lho, memang bukan!” jawab yang lain, “Rakyat adalah milik Negara, bukan Negara milik Rakyat. Itupun dengan catatan bahwa Negara bukanlah milik Negara itu sendiri….”
Sampai larut saya hanya mendengarkan saja dan menampung semua itu dengan senyuman.
