Melacak Ekosofi Hulu Nusantara

Sarasehan Budaya Menemukan Kembali Hulu Nusantara, Rumah Maiyah Kadipiro, 8 Oktober 2021
Foto: Adin (Dok. Progress)

Borobudur, Taj Mahal, dan Ka’bah terpisah jarak ribuan kilometer. Pada bujur dan lintang ketiganya memperlihatkan nilai esoteris, melampaui sekadar tujuan wisata sebagaimana kini tersemat kepada ketiganya. Jauh sebelum diekskavasi konon pada puncak Borobudur bertengger Chattra. Pucuk yang menyerupai antena itu berfungsi menyerap frekuensi berkah dari langit. Pola putaran Chattra mengarah searah jarum jam.

“Beda dengan Ka’bah yang putarannya ke kiri. Kalau Chattra menyerap keberkahan dari langit sedangkan Ka’bah dengan putaran melawan jarum jam seperti mengembalikan kesejahteraan di bumi kepada Allah,” ungkap Cak Nun mengawali Sarasehan Budaya di Rumah Maiyah, Jumat tanggal 8 kemarin. Beliau melanjutkan, analogi ini bila disejajarkan dengan Taj Mahal akan mendapatkan simpulan berbeda. “Dari Borobudur untuk sampai ke Taj Mahal perlu kerja keras. Tapi bujur dan lintang antara Borobudur, Taj Mahal, dan Ka’bah perlu kita pelajari lagi.”

Arah putaran itu diistilahkan Cak Nun “algoritma kosmologis”. Arah putaran Borobudur yang searah jarum jam disebut sebagai pradaksina. Berputarnya arah dari kiri ke kanan berakibat pada aktifnya energi gelombang elektromagnetik. Keaktifan tersebut menyerap energi dan berkah dari atas ke bawah. Kekhasan ini berpasangan dengan Ka’bah yang putarannya disebut prasawiya. Ribuan orang bertawaf di Ka’bah menandakan kewajiban manusia mengembalikan, mengabdikan, dan mempersembahkan energi hidup dari bumi ke Tuhan.

Sarasehan ini diselenggarakan Yayasan Kalimasada Nusantara selama setengah hari. Sejumlah narasumber seperti Prof. Naniek Widayati, Prof. Suteki, Hatta Taliwang, Ray Rangkuti dan Herdi Sahrasad memberikan sumbangsih pemikiran sesuai latar belakang masing-masing. Mereka diminta merespons tema Menemukan Kembali Hulu Nusantara, dan sebagai keynote speaker adalah Romo Manu J.Widyasěputra dan Cak Nun.

Mencari kearifan Nusantara tak berpretensi mengglorifikasi masa silam tapi memproblematisir diskontinuitas sejarah. Retakan ini berakibat pada rentetan masalah yang belakangan membombardir bangsa dan negara. Gagasan setiap narasumber memang banyak menyentil lokus kebudayaan seribu tahun lalu. Hal ini agar, menurut Cak Nun, persoalan mendasar yang melanda ibu pertiwi dapat terpetakan. “Apakah masalah intelektualnya, hatinya, atau apa? Sistem kenegaraan apa pun akan sia-sia kalau mental kita tidak benar. Tidak sungguh-sungguh,” jelasnya.

Cak Nun berpendapat kalau masalah yang menjangkit negeri ini masih tak beranjak dari tembang Gundul-Gundul Pacul. “Nyunggi wakul itu meletakan kesejahteraan rakyat di kepala kita. Sekarang ini wakul ngglimpang terus-menerus. Bahkan wakul e kuwi dititili dewe sama yang nyunggi,” imbuhnya. Sarasehan ini karenanya berupaya merumuskan paradigma baru agar kesejahteraan rakyat tak menerus tergerogoti.

Ekosofi

Romo Manu J. Widyasěputra, akrab dipanggil Romo Manu, mencoba menilik hulu Nusantara berdasarkan teks-teks kuna. Dia menyodorkan konsep ekosofi sebagai pintu masuk. Ekosofi merupakan filosofi kesimbangan antara intelektual, spiritual, dan emosional. Ketiga ini berasal dari kegelisahan Romo Manu terhadap kerusakan ekologi yang terjadi belakangan. “Masalah lingkungan kita hari ini yang tidak terjaga ya karena kita selalu melihat kejayaan dengan masalah materi. Kita selalu membicarakan dalam ranah antroposentrisme. Jarang kita lihat dari wilayah kosmosentrisme. Sehingga kita seenaknya kepada alam,” tuturnya.

Peradaban mulanya berawal dari hutan. Tatkala hutan digunduli hanya untuk memenuhi perut rakus manusia, maka pelan-pelan peradaban luruh hingga hancur. Bagi Romo Manu, tak ada peradaban datang dari kota, dan karena itu hutan merupakan pusat keadaban. Adanya hutan berarti berdekatan dengan sungai. Sistem asrama, tempat orang melelahkan diri, acap berada di titik-titik delta. Hutan, sungai, dan asrama menunjukkan detak dan denyut peradaban.

“Kita akan menjadi negara yang jaya kalau menjaga ketiganya. Tapi hutan kini cuma didol kayune. Sungai bahkan dirusak. Tidak dirawat baik. Tidak ada penghargaan terhadap sungai. Kalau kita membaca naskah-naskah kuna, sungai Code banyak delta-delta. Berarti di sana banyak orang bekerja sebab asrama di situ tempat orang bekerja keras,” tegas Romo Manu.

Ekologi adalah jantung peradaban. Kerusakan ekologi berarti awal mula kehancuran peradaban. “Kita ini kejayaannya di ekologi dan kosmologi. Kalau ekologi hilang maka hancurlah kita,” tambahnya. Romo Manu mencontohkan tiadanya burung gelatik di sawah dikarenakan oleh keserampangan revolusi hijau dasawarsa silam. Penggunaan pestisida yang dianggap tokcer malah justru sebaliknya. Sekarang orang hanya mewarisi kerusakan atas perilaku serampangan kebijakan terdahulu.

Termasuk, lanjut Romo Manu, kekeliruan revitalisasi jalur rempah yang beberapa bulan terakhir mulai dibicarakan kembali. Jalur rempah hanya difokuskan pada kebijakan elite kerajaan. Padahal, pengetahuan jalur rempah ini datang dari kaum brahmana. Itulah sebabnya, ekologi jalur rempah cenderung hasil dari produksi pengetahuan ekologi brahmanik. “Yang terpenting juga ekologi ini memperlihatkan bahwa alam tidak pernah membuat kerusakan. Yang membuat kerusakan yaitu manusianya sendiri.”

Pendapat Romo Manu ini mendapatkan afirmasi Cak Nun. Di Maiyah ekosofi sebagai terminologi dan epistemologi hulu Nusantara dinyatakan dalam pernyataan, “Alam itu kakakmu karena sebelum menciptakan manusia Tuhan telah terlebih dahulu menciptakan alam.” Jaring ekosofi berarti pintu masuk melacak hulu Nusantara. “Persoalannya kemudian ekosofi ini mengapa tidak dijalankan ya karena kita masih keliru terhadap terminologi yang di Maiyah dikenal bahwa macul (penghidupan), pedang (kekuasaan), dan keris (kasepuhan).”

Bangun Jejaring

Profesor Naniek mengamini paparan Cak Nun dan Romo Manu. Guru Besar bidang arsitektur dan arkeologi ini menyimpulkan bahwa tak ada alternatif lain kecuali kolaborasi. “Kita harus selalu bersinergi dalam berbagai disiplin ilmu. Berbagai sektor atau institusi pada umumnya. Bukan hanya lingkungan perguruan tinggi. Hal ini karena menyambut apa yang dipaparkan tadi bahwa ekosofi adalah jejaring yang harus disinergikan terus,” ucapnya.

Titik awal kolaborasi yang dapat ditempuh adalah memperkuat identitas kolektif melalui bahasa lokal. Beliau menilai bahwa bahasa lokal yang dirawat serta digunakan akan sekaligus menyambungkan nilai yang belakangan perlahan mengikis. Akar budaya niscaya terangkat bila bahasa lokal terus dipakai. “Dari bahasa lokal ini misalnya Jawa maka generasi berikutnya akan tetap mengenal sopan santun, karakter, nilai-nilai luhur, dan lain-lain. Saya berpendapat pembelajaran bahasa ibu, yakni bahasa lokal yang pertama harus diperkuat. Sebab di sinilah nilai-nilai kebesaran patriotik bermula,” katanya.

Di samping persoalan bahasa, Herdi Sahrasad melanjutkan strategi jejaring ekosofi berikutnya. Dia menyoroti wilayah geopolitik internasional yang menjadi faktor primer mengapa ekosofi Nusantara terabaikan. “Masalahnya ekologi yang sudah hancur parah ada di laut. Faktornya banyak. Limbah pabrik hanya salah satu sehingga berakibat pada kerusakan ekosistem laut. Termasuk akibatnya musnahnya miliaran plankton yang kemudian merusak ozon. Saya melihat ini yang kasatmata tapi yang paling besar ya permainan oligarki di tingkat internasional. Negara adikuasa berada di balik persoalan ini,” papar akademikus Universitas Paramadina itu. Membangkitkan jalur rempah belakangan ini menurutnya tak beranjak jauh dari motif kapitalistik.

Garda terdepan ekosofi adalah para brahmana. Kelompok ini kini semakin cair yang antara lain direpresentasikan oleh cendekiawan. Sementara itu, pada wilayah regulasi kenegaraan, hukum menjadi basis utama menerapkan kebijakan yang berbasis ekosofi. Profesor Suteki, guru besar Fakultas Hukum Undip, membabar keterkaitannya dengan hukum dan moral. Dimensi moral ini salah satunya disarikan dari agama.

“Tugas perguruan tinggi itu merohanikan ilmu. Bukan menjasadkan ilmu. Hukum itu sebuah bangun yang paling nggak ada empat segi: ideologis, peraturannya, struktur sosialnya, dan aspek piranti fisiknya. No law without moral, no moral without religion. Aspek brahmana berada di aspek religion, yakni aspek kebrahmanaan,” paparnya. Menurut Prof. Suteki, hukum yang ekosofi menjadi bagian inheren di dalamnya merupakan tubuh yang lapisan tertinggi bernama eternal law, lalu diturunkan menjadi natural law, dan terakhir human law. “Jadi, ekosofi harus menjadi pembentuk. Ekosofi ini semacam paradigma.”

Senada dengan Prof. Suteki, Ray Rangkuti berpendapat sistem kenegaraan apa pun kalau “moral dan nuraninya kosong” maka akan sia-sia. “Kan masalahnya otoritas kita by system and law. Jadi inti dari itu semua saya sepakat persoalan moralitas. Lalu, caranya gimana mendesain pemimpin yang punya kualitas moral? Gimana kita melacak kualitas moral bangsa? Nah ini,” ucap pendiri Lingkar Madani itu. Pengamatannya ini sering dia kemukakan kepada sejumlah kerabat yang menyelenggarakan Pemilu. Mereka acap kali berkutat pada teknis. Namun, hal substansial yang sifatnya kualitas moral kerap luput di dalam pembicaraan mereka.

Sarasehan Budaya ini dipungkasi oleh paparan Ki Jlitheng Suparman, seorang dalang sekaligus pendiri Wayang Kampung Sebelah. Beliau mengatakan pembicaraan semenjak awal berada di garis lurus antara Nusantara masa lalu dan Nusantara masa depan. Selama ratusan tahun, sepanjang garis lurus sejarah Nusantara, negeri ini tak jauh dari paradigma uang, pengetahuan, dan militerisme. “Zaman Orde Baru militer mengkonsolidasi pengetahuan dan uang. Sekarang uang mengkonsolidasi keduanya. Masa depan kalau mau ekosofi maka pemimpin harus berbekal pada pengetahuan dan kesadaran yang ekosofis. Kebrahmanaan harus menjadi panglima,” tutupnya.

Lainnya