Jalan Baru Ekonomi Kerakyatan

Restart Muamalah versi Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyyin: Refleksi Milad Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyyin ke-9

Menghindari Kegagalan Ekonomi Kerakyatan

Seandainya paugeran lama bahwa sebuah desa di Jawa paling tidak harus memiliki 12 jenis tanaman wajib serta lokasi wajib berupa lumbung pangan dan desa nelayan punya paugeran wajib berupa adanya tambak, kapal nelayan, lahan pembibitan, lahan pengisi hasil laut dan tambak dan lokasi pendaratan ikan dan tempat lelang ikan serta lumbung ikan maka bahan baku produksi rakyat akan senantiasa tersedia. Apalagi kalau di desa ada lokasi wajib untuk menghasilkan gula dan di tempat nelayan (pantai) ada lokasi wajib untuk pembuatan garam, serta di dekat hutan ada lokasi wajib untuk menyediakan daun-daun pembungkus produk yang telah diawetkan dengan gula atau garam itu. Ini merupakan bagian penting yang menjadi fokus restorasi ekonomi kerakyatan berbasis produksi itu.

Nah, ini makin jelas gambaran sisi strategis mana dari ekonomi kerakyatan yang perlu direstorasi. Sisi strategis dari ekonomi kerakyatan berbasis produksi adalah pasca produksi. Ini adalah waktu paling rawan karena ini merupakan pertarungan yang sesungguhnya antara ekonomi kerakyatan berbasis produksi dengan ekonomi bukan kerakyatan yang mengandalkan ekonomi berbasis konsumsi yang sesungguhnya juga didukung produksi, investasi dan regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Jadi pada fase pasca produksi, ekonomi kerakyatan berbasis produksi dikeroyok oleh ekonomi bukan kerakyatan yang basisnya adalah konsumsi plus investasi plus regulasi itu. Fase pasca produksi ini disebut fase hilir yang dalam bahasa ekonomi disebut distribusi. Ekonomi kerakyatan berbasis produksi sungguh harus cerdik dan cermat serta punya siasat agar penampilannya tidak mengancam distribusi pihak ekonomi bukan kerakyatan yang basis trio kepentingan itu yang berjejaring rapi dan kadang tanpa perasaan dalam beroperasinya.

Sudah amat banyak kasus ketika ekonomi kerakyatan berbasis produksi sampai pada fase distribusi lewat jalur biasa, bukan jalur alternatif, maka dia dilumpuhkan oleh kekuatan ekonomi bukan kerakyatan karena dianggap mengancam dominasi dan hegemoni pasar mereka. Selama ini mereka telah menikmati keuntungan berlipat ganda di wilayah distribusi dengan pendekatan konsumsi (maksudnya mereka semata-mata memposisikan rakyat hanya sebagai konsumen dari produk mereka). Dan strategi mereka adalah memelihara daya beli agar mampu membeli produk mereka secara permanen.

Ini sungguh berbeda dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis produksi yang memiliki semangat bahwa distribusi adalah keharusan untuk mempertahankan hidup usaha, dengan memandang para pihak yang memanfaatkan produk ekonomi kerakyatan ini bukan sebagai konsumen, tetapi sebagai mitra usaha. Maka ukuran yang diterapkan adalah bukan daya beli, tetapi daya jual. Sesama rakyat saling mensubjekkan (bukan saling mengobjekkan) dalam bentuk kemitraan. Penjual dalam hal ini produsen, dalam konsep ekonomi kerakyatan berbasis produksi, adalah mitra pemakai barang produksi. Ada suasana ta’awanu bil birri wattaqwa disini. Sedangkan dalam ekonomi bukan kerakyatan yang berlangsung adalah ta’awanu bil itsmi wal ‘udwan.

Oleh karena itu strategi yang konsisten dari ekonomi berbasis produksi adalah strategi alternatif total berkesinambungan. Strategi alternatif dalam membuka saluran hulu (bahan baku dan bahan pembantu), strategi alternatif dalam memproduksi (desain produksi alternatif berbasis ide alternatif, menggunakan teknologi alternatif dan energi alternatif), dan strategi alternatif dalam mendistribusikan barang-barang produksinya. Maksudnya jelas, jangan menggunakan jalur distribusi yang biasa saja yang telah digunakan oleh pihak ekonomi bukan kerakyatan. Kalau mau serba alternatif maka ada harapan ekonomi kerakyatan berbasis produksi ini akan selamat, berkembang permanen dan mendatangkan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan secara permanen, artinya terus berkelanjutan.

Selama ini ide ekonomi kerakyatan gagal dipraktikkan dan dikalahkan oleh pihak ekonomi bukan kerakyatan karena tidak konsisten dan tidak dalam menghidangkan semangat alternatif dan praktik alternatif. Namanya saja ekonomi kerakyatan kok menggunakan pola dan strategi ekonomi bukan kerakyatan. Ketika ekonomi bukan kerakyatan menggunakan basis konsumsi, investasi dan regulasi (plus standarisasi) sepihak dan tidak adil, kok ekonomi kerakyatan mengekor dan meniru mereka. Tentu dalam waktu satu detik akan ketahuan kelemahan mendasanya. Dengan sekali hembusan atau sekali gebuk ekonomi kerakyatan akan sempoyongan dan pingsan.

Kita harus selalu ingat bagaimana tragedi koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan (merupakan bagian dari ekosistem ekonomi kerakyatan) dilumpuhkan dan dibuat kurang berfungsi maksimal oleh pihak pelaku ekonomi bukan kerakyatan. Bahkan penanda hadirnya koperasi di tengah masyarakat pun banyak yang dihancurkan. Monumen yang menandai momen indah bangkitnya koperasi seperti gedung pertemuan milik koperasi, pabrik milik koperasi, kantor megah milik koperasi hilang atau berubah fungsi menjadi penanda muramnya kehidupan berkoperasi di suatu tempat. Untung masih ada sisanya. Misalnya sekolah TK yang didirikan koperasi batik di Yogyakarta, sekolah berkualitas unggul bernama SMA Batik di Solo lengkap dengan kampus batiknya, rumah sakit yang pembangunannya didanai oleh pengusaha batik di Pekalongan.

Menutup Lubang Besar

Pemikiran Nahdlatul Muhammadiyyin tentang ekonomi kerakyatan berbasis produksi masih ada lubang besar yang perlu ditambal. Yaitu perlunya rakyat, umat, dan masyarakat yang bergerak di tingkat lokal untuk memilih energi alternatif untuk menggerakkan produksi. Yaitu energi informal, energi alam yang sangat melimpah ruah di sekitar kita. Ini akan membuat biaya produksi menjadi sangat murah sehingga barang produksi kita harganya juga sangat murah.

Selama ini kita telah dikecoh oleh energi formal yaitu energi fosil (BBM) dan energi listrik yang dibuat dengan bahan bakar batubara atau BBM, sebagian oleh energi air (PLTA) dan nuklir (PLTN). Karena ini menghasilkan pajak dan menggeliatkan investasi serta pasar modal, maka negara begitu perhatian. Dan terhadap energi alternatif lokal (energi kincir air, energi angin, energi sinar matahari, energi gelombang laut, energi kayu bakar, energi rumput dan limbah kotoran hewan dan manusia) yang sangat murah dan bisa diperoleh oleh masyarakat dan rakyat secara murah negara sepertinya alergi untuk mengembangkan.  Mengapa? Karena tidak menghasilkan pajak, tidak menarik investor, dan sama sekali tidak laku kalau dimainkan di pasar saham dan pasar modal.

Nah, pilihan rakyat, warga, umat, komunitas yang ingin mandiri total dalam berekonomi usaha berbasis produksi, maka produksinya wajib diolah dengan menggunakan energi alternatif yang murah itu. Sementara ini, energi alternatif murah ini mubadzir, dan kita tahu innal mubadziriina kaanu ikhwanas sayathin. Teknologi menggali dan mengolah energi alternatif ini sangat sederhana dan murah. Tidak perlu impor sehingga tidak membebani biaya produksi, dan menghemat devisa. Apalagi kalau bahan baku yang dipergunakan sendiri juga bahan baku lokal yang murah dan dapat dicari di sekitar.

Nahdlatul Muhammadiyyin membayangkan nantinya ekonomi alternatif yang ditekuni rakyat, umat, masyarakat ini akan menumbuhkan banyak lokasi, daerah, kawasan, bernama Kawasan Perdikan Ekonomi. Dari kata perdikan muncul kata istilah merdika. “Dadia wong merdika” (jadilah orang merdeka) kata Pangeran Diponegoro setelah melakukan riset tentang bagaimana rakyat terjajah di Nusantara dijerat dan dikepung oleh 40 macam pajak (disebut bea). Ada pajak kepala, ada pajak gerbang kota, dan macam2. Upeti, pajak, sewa tanah (tanah sebagai bahan kapital), monopoli, juga permainan saham klasik, dan kemudian korupsi mewarnai kegiatan ekonomi kolonial yang dilawan Pangeran Diponegoro. Ketika beliau ditipu yang menyebabkan perlawanan terhenti, praktik ekonomi eksploitatif itu diteruskan oleh rezim-rezim berikutnya, politik tanam paksa dan industri berbasis ekspor milik penjajah, bahkan ketika negara kita secara formal telah merdeka. Secara informal, dalam bidang ekonomi ternyata belum merdeka.

Terbangun dari terbentuknya Kawasan Perdikan Ekonomi yang informal dan full alternatif ini menjadi penting sebagai bagian dari cita-cita sosial atau cita-cita Muamalah Nahdlatul Muhammadiyyin. Perlu digali dan dibangun road map ideal yang lain yang dapat menyegarkan pemikiran, mencerahkan visi ke depan dan memperkuat harapan bahwa pilihan pada ekonomi kerakyatan berbasis produksi adalah sesuatu yang pas dengan kebutuhan rakyat. Berada pada on the right track perjuangan muamalah kita.

Ada road map lain yang mungkin bisa dibayangkan. Yaitu bermula dari ide kebaikan bersama (kalimat thayyibah) bergerak menuju upaya mencari dan menggali potensi rejeki yang baik (rizqon thayyibah) bergerak lagi melingkar bersama dalam komunitas yang baik (qoryah thayyibah) menuju terbangunnya negeri yang baik bagi kepentingan bersama (baldah thayyibah) akhirnya berpuncak pada area kehidupan bersama yang baik (hayah thayyibah). Ini perlu diperkaya dan konsep strategis, taktis dan teknisnya dengan membuat matriks prosesnya dan dilengkaoi konsep koneksi, korelasi dan kompatibilitasnya dengan konsep makro dan mikro ekonomi kerakyatan berbasis produksi. Nahdlatul Muhammadiyyin membayangkan semuanya bisa nyambung. Jadi yang disebut Kawasan Perdikan Ekonomi ini adalah kawasan hayah thayyibah ini. Ini memang rumit sekaligus cetha, kalau difahami dengan menggunakan imajinasi (pendekatan bayani) dan intuisi (pendekatan Irfani), dan tidak semata mata didekati dengan logika linier dan dialektika sekuler (pendekatan burhani) belaka.

Buku dan Merchandise