Kalau Panen Melimpah, Kamu Makan Belakangan

Tabloid DeTik, 17 Maret 1993

Ibu saya, pemimpin dan idola kehidupan saya, pada suatu hari berkata: “Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan.”

Kata Ibu, itulah pemimpin.

Pada hari lain, ketika sekelompok mahasiswa aktivis organisasi ekstra meminta saya untuk turut mengisi materi dalam training kepemimpinan, saya menjawab dengan menggunakan ‘kekejaman’ Ibu: “Training kepemimpinan? Siapa di antara kita ini yang pemimpin? Apakah acara kalian itu mengumpulkan calon-calon pemimpin? Siapa yang mengangkat kalian menjadi calon pemimpin? Di mana ada pemimpin, apalagi calon pemimpin, yang mengumum-umumkan bahwa dirinya adalah pemimpin? Apakah dengan penataran kepemimpinan, seseorang akan menjadi pemimpin? Bagaimana metodenya? Apakah ini suatu bentuk kesadaran sosial yang konstruktif, ataukah semacam ‘GR’, atau sejenis megalomania?”

Kemudian dengan amat romantik saya memberi usul:

“Training kerakyatan, dong! Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barangsiapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksud saya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Selebihnya, pelajaran tentang masalah teknis, manajemen, organisasi dan lain sebagainya, itu menyusul.”

Insyaallah saya cukup mengerti, sekali lagi, bahwa itu romantik. Itu berlaku hanya pada skala sosial kecil, hanya untuk ruang dan waktu tertentu.

Kini, kehidupan sudah menjadi sangat ‘besar’, sehingga segala yang ‘kecil’ menjadi debu. Setiap yang kecil terpuruk, berjejal-jejal, saling melenyapkan, saling menimbuni, larut satu sama lain, terkadang dihembuskan dan melayang-layang, di saat lain lenyap dalam keberadaan yang tiada.

Kehidupan sudah menjadi sangat canggih. Menjadi global. Menjadi pemuaian-pemuaian. Renggangan-renggangan. Cairan-cairan. Sautan-satuan merekah, pecah, menjelma kepingan-kepingan.

Kita mewarisi sangat banyak hal dari masa silam, yang pengertiannya semakin tidak bisa diterjemahkan. Formula-formula, konsep, nilai-nilai, dari masa silam yang ‘kecil dan sederhana’, telah hampir tak mungkin direkonstruksikan ke dalam bentuk-bentuk kekinian.

Membayangkan penerapan khazanah masa silam ke dalam keserba-besaran masa kini, ibarat membungkus badan raksasa dengan baju bayi. Atau menyalurkan arus listrik 220 volt ke balon 110. Atau mengisikan air laut ke dalam gelas-gelas mungil. Baju bayi itu robek-robek, balon itu meledak, dan air itu bertumpahan di permukaan gelas-gelas.

Satuan-satuan nilai, institusi sosial atau format-format adab-budaya dari masa silam—sampai pun agama—seolah-olah tidak lagi pernah sanggup memuat komplikasi persoalan masa kini. Gagasan inovasi, pembaruan, penggalian paradigma dan fenomena, muncul sebagai ‘agama’ itu sendiri yang baru. Kita mengagung-agungkan segala macam jenis pertengkaran, sejauh itu relevan untuk upaya pembaruan. Konflik menjadi terasa sakral.

Permasalahan ini, tentu saja, harus digali lebih dalam dan diperdebatkan lebih keras, untuk menemukan yang terjernih dan paling objektif dari kebenarannya. Untuk sementara kita mungkin perlu berendah hati dengan menyadari bahwa “kita tidak bisa menjelaskan kenikmatan ejakulasi kepada lelaki yang lemah syahwat”. Maksud saya, ada kemungkinan bahwa daya persepsi dan luas perspektif keilmuan kontemporer kita dalam beberapa hal masih ‘lemah syahwat’ untuk sungguh-sungguh bisa memahami masa silam tersebut.

Tetapi, setidaknya, ketika minggu-minggu ini kita semua bersibuk mencermati Sidang Umum MPR 1993 yang notebene sangat terpusat pada tema suksesi: kita barangkali menjadi sadar betapa persoalan dan realitas kepemimpinan kita mencerminkan suatu dekadensi. Kita belum mampu arif terhadap khazanah masa silam, sambil belum kunjung dewasa menggembalakan problem-problem kekinian kita sendiri.

Kita ambil satu substansi, misalnya tentang mutu kualifikasi kepemimpinan nasional, yang tercermin dari pergulatan yang tampak di permukaan. Perhatikan bandingan antara—meminjam istilah seorang pemerhati politik nasional—dimensi kapabilitas dengan akseptabilitas: pilihan tekanan antara “yang mampu” dengan “yang bisa diterima”.

Kita tahu bahwa yang pertama sebenarnya banyak figurnya, tapi tak punya posisi strategis untuk menjadi pemimpin, tidak memenuhi prasyarat struktural, atau dihinggapi “cacat politik”.

Sedangkan yang kedua, gampang diterima oleh banyak pihak. Figur semacam ini ada dua macam. Mungkin ia sangat menonjol dengan punya awu tuwo sehingga “mengatasi sejarah”. Atau justru tak punya kepribadian yang transparan, sikap dan idealismenya tidak menonjol, bisa diwolak-walik oleh siapa saja yang berhasil mendalanginya, alias bisa dijadikan boneka.

Sedihnya, batasan-batasan sistem yang berlaku, serta budaya politik negara kita lebih mempeluangi munculnya model figur yang disebut terakhir itu. Jadi, mutu kualifikasi kepemimpinan di masyarakat kita memang masih rendah dan dekaden.

Sudah menjadi pengetauhan kita sehari-hari bahwa seorang lurah adalah tidak serta merta orang yang memang paling mampu, paling pantas dan paling jujur untuk menjadi luarh. Seorang bupati tidak otomatis orang yang memang terbaik untuk itu dibanding orang-orang lain. Seorang gubernur tidak pasti putra terbaik di atas puluhan juta rakyatnya. Kita masih belum bisa mendayagunakan akal sehat, mekanisme demokrasi, tradisi budaya, atau perangkat-perangkat lain, untuk menciptkan suatu sistem dan pola kualifikasi kepemimpinan yang objektif dan dewasa.

Tipe modernitas Orde Baru memang moooi…

(Diambil dari buku OPLëS, Emha Ainun Nadjib, Mizan, 1995)