“Laboratorium” Khilafah dari Tulungagung

Satu tahun yang lalu di bulan November, setelah membaca tulisan dari Tim Redaksi CAKNUN.COM yang menulis dengan judul Menyaksikan Indonesia yang Lain di RSUD dr. Iskak Tulungagung, terbersit dalam pikiran saya untuk membuat semacam “Laboratorium Sebuah Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan menjadikan “Negara Tulungagung” yang zaman dahulu, zaman Belanda dikenal dengan sebutan “Kadipaten Ngrowo”, karena memang merupakan sebuah daerah yang senantiasa dilanda banjir sepanjang tahun.

Segera saya menghadap pak Bupati yang dengan bahasa tubuh saya saja alhamdulillah beliau sudah paham akan niat saya tersebut. Langkah pertama adalah melakukan politik “Ringinisasi” yaitu semacam “mengkarantina” penyelenggaraan pemerintahan dengan melindunginya dari “Rampokisasi”.

Setelah Satu tahun berjalan, semakin yakin saya bahwa pemerintahan akan berjalan baik dan kehadiran negara bisa dirasakan oleh rakyatnya. Yaitu menjamin keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan warga tatkala empat elemen (Kepolisian, Kejaksaan, DPR, TNI) bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan tentu saja sebuah pemerintahan yang “clear” dari unsur-unsur manipulasi demi kepentingan pribadi yang tidak proporsional dan sifatnya sesaat serta fana.

Semakin yakin juga saya bahwa sifat manusia, termasuk penyelenggara pemerintahan yang tamak, serakah, culas, licik dan berbagai sifat buruk lainnya, salah satunya “hanya” bisa dicegah dengan sebuah aturan yang dituangkan menjadi sebuah Program alias Software. Lahirlah “e-Government”. Satu tahun berlalu semakin nampak hasilnya. Tidak terhitung sudah penghargaan dari Presiden maupun Menteri yang diberikan kepada bupati Tulungagung.

Tanggal 18 November yang lalu saya ditunjuk oleh Kementerian PAN-RB menjadi salah satu delegasi guna menghadiri acara tahunan OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) di Paris dengan judul acara “The New Normal” dan lanjut menghadiri acara OGD (Open Government Data) di Vienna Austria. Awalnya saya agak minder, tetapi setelah mendengar paparan berbagai inovasi dari berbagai Negara jadi “mongkok” hati saya. Rasa percaya diri muncul begitu saja dan yakin seyakin-yakinnya bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa “Tempe”.

Kami di Tulungagung telah cukup berhasil menjamin keselamatan dan kenyamanan warga. Saat ini masyarakat Tulungagung dan juga orang yang sedang berada di wilayah Tulungagung bisa merasakannya. Istilah saya, rakyat Tulungagung tinggal bekerja dan berkarya untuk makan dirinya sendiri dan sisanya silakan ditabung. Mereka bebas berkarya dan berekspresi karena telah terjamin keselamatan dan kenyamanannya serta telah ter-cover kebutuhannya akan pelayanan publik dasar. Mereka para Negara peserta EOCD belum ada yang demikian. Berikut oleh-oleh saya yang saya tulis sepanjang perjalanan kembali menuju tanah air. Semoga berkenan.

Laporan OECD Paris Perancis

Seluruh inovasi regulasi yang dibawakan oleh para Panelis dari berbagai Negara pada intinya adalah dalam rangka menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dan juga dalam rangka mencegah penyalahgunaan kewenangan para penyelenggara pelayanan publik (penyelenggara Pemerintahan) serta Elemen Negara.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, migrasi, derasnya arus informasi, dan juga kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka, sebagai konsekuensi dari semua itu yang memang merupakan sebuah keniscayaan, tentu saja penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan publik menjadi semakin kompleks. Keadaan ini apabila tidak dikelola dengan baik tentu saja akan berdampak buruk terhadap kelangsungan pemerintahan dan bisa mengancam eksistensi sebuah Negara.

Mengingat pada dasarnya sifat dan kecenderungan Penyelenggara Pelayanan Publik/Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat sebagai Subjek pelayanan di seluruh dunia adalah “Sama Saja”, yaitu cenderung “Abuse of Power”. Penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, dan pengaruh demi kepentingan pribadi. Tentu saja merugikan pihak lain, maka diperlukan sebuah instrumen guna mereduksi dan kalau bisa bahkan meniadakan sama sekali kecenderungan tersebut. Salah satu instrumen tersebut adalah Teknologi Informasi, yang harus dibangun dan diterapkan di semua sendi Pemerintahan, yang terintegrasi, menjadi sebuah sistem yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan lokal masing-masing Negara.

Apa bila sebuah sistem regulasi yang berbasis teknologi informasi tingkat tinggi sudah berhasil dibangun dan diterapkan, maka harus ada sebuah upaya untuk menjaga “Sustainability” sistem regulasi tersebut. Yaitu: menjaganya dengan peraturan perundang-undangan dan edukasi kepada masyarakat agar mereka paham terhadap hak dan kewajibannya. Masyarakat harus didorong partisipasinya sehingga menjadi semacam “Sparing Partner” bagi penyelenggara pemerintahan, sehingga para penyelenggara pemerintahan tersebut senantiasa terjaga. Mampu menjaga “Awareness” para Penyelenggara pemerintahan/pelayanan publik.

Paris – Viena, 23 November 2017