Wedang Uwuh (51)

Khilafah Cadar dan Rempelo

Kedaulatan Rakyat, 31 Oktober 2017

Mungkin karena usianya paling muda, pengetahuan dan pengalamannya tergolong mutakhir, maka Pèncèng yang duluan beres melaksanakan administrasi “National Single Identity”. Dari tadi dia tampak uthak-uthek “wiridan” menghadap layar ponselnya.

“Wah, Pèncèng sibuk buka aurat”, Beruk berkomentar.

Gendhon hanya senyum-senyum. Nyruput kopi dan memandang jauh.

Sebenarnya yang tiap saat dipegang di tangan Pèncèng bukanlah gadget mutakhir, meskipun sudah smartphone, sudah lumayan advanced, bisa gaul, browsing, youtubing, instakwintal, Loan-lain, Whatsap-whatsip, share-shere, copas-copis, broadcast-broadcest, video call layar resolusi rendah sehingga wajah tampak Jin, bahkan Pèncèng diam-diam kelihatannya mulai belajar online trading.

“Yang lengkap ndaftarnya, Cèng…”, Beruk nyeletuk lagi, “jangan sekadar simcard sesuai dengan nomor KTP. Bikin juga lembar ekstra untuk isian database pribadimu, sejarah hidupmu, garis turunanmu, riwayat pekerjaan Bapakmu sampai minimal Mbah Udeg-udegmu, syukur Mbah Gantung Siwur. Pemerintah memerlukan pengetahuan lengkap tentang rakyatnya. Mereka kita gaji untuk membuka aurat National Single Identity kita, sementara Pemerintah pakai cadar di depan kita…”

Akhirnya Pèncèng terpengaruh juga. Ia menoleh. “Panjenengan meniko sejatosipun badhe dawuh menopo to?”, ia merespons Beruk, “kok enjang-enjang ceriwis sanget panjenenganipun cangkem puniko…”

Memang sudah sewajarnya Pemerintah mengetahui persis siapa yang diurusinya. Makanya setiap penduduk diminta bikin KTP. Setiap orang harus pegang ID-Card. Kalau rakyat memakai alat teknologi apapun untuk komunikasi sosial, maka harus terkait langsung dengan database pribadinya. Nomor handphone-nya harus berdasar nomor KTP-nya. Database setiap orang tercatat di komputer besar Pemerintah, sehingga sepak terjangnya selalu bisa dikontrol.

Kalau sebuah nomor ponsel menyebar “ujaran kebencian” misalnya, Pemerintah bisa langsung mengidentifikasi, mengejar dan menangkapnya. Kelak simcard setiap orang diganti susuk logam sangat nano ditanam di jidat setiap orang. Kamu lewat gerbang tol, masuk pintu-pintu detector bandara, ambil duit di ATM, bayar sesuatu di toko, mal, restoran, warung dan angkringan – cukup dengan sedikit menggerakkan kepala ke depan, jidat didekatkan ke alat yang tersedia.

Bahkan setiap pengendara yang lewat di jalanan, langsung ketahuan siapa mereka di layar ponsel Polisi. Siapa saja yang sedang buang air besar, air kecil, ngompol, ada di layar Komputer Polsek dan Muspika setempat. Pada saatnya teknologi akan mendeteksi isi hati setiap orang yang lewat. Siapa yang punya niat mau ngutil, sudah diketahui sebelumnya. Setiap istri bisa bawa alat yang layarnya menampilkan running text tentang apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya, cewek namanya siapa yang sedang ada di benaknya ketika sang suami itu menggandeng tangan istrinya. Cewek di benak sang suami itu juga bisa diidentifikasi oleh sang istri dengan sekali klik di aplikasi.

“Yang dimaksud Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Pemerintah”, terdengar Beruk meneruskan gerundelannya, “alat-alat canggih mereka miliki dan pakai untuk memegang nyawa dan seluruh hidup kita. Sementara kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Pemerintah seperti pemakai cadar menutupi wajahnya, dia bisa melihat kita, sementara dia sendiri menyembunyikan wajahnya…”

“Sendiko, Mas Cangkem”, sahut Pèncèng.

“Transparansi itu maksudnya wajah dan identitas kita transparan terang benderang di mata penguasa, sementara wajah mereka gelap di mata kita”, Beruk tidak berhenti, “bahkan kalaupun kita bisa membuka aurat Pemerintah, hak interpretasi terhadap data yang selama ini diauratkan itu hanya ada pada Pemerintah. Apa yang benar atau salah, apa yang patuh atau melanggar, apa yang baik atau buruk, yang mana yang Pancasila mana yang tidak, siapa radikalis siapa moderat, siapa Bhinneka Tunggal Ika siapa tidak – penafsiran tunggalnya ada di genggaman otoritas Pemerintah”

Innalloha ‘ala kulli syai-in qodir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah di situ maksudnya Pemerintah”, ternyata Gendhon akhirnya ikut bicara, “Pemerintah kita sangat sadar Khilafah. Pemerintah adalah duta Tuhan. Mandataris Tuhan alias Khalifatullah. Semua kehendak, keperluan dan fungsi yang terkait dengan iradat dan hak-hak Allah, dipegang oleh tangan Pemerintah…”

Pèncèng tidak terlalu sabar juga. “Ki Ageng Cangkem didukung penuh oleh Ki Gede Cocot…”, katanya.

Gendhon meneruskan. “Pemerintah terkadang bersikap sebagai Malaikat Jibril, menyebar ayat-ayat terutama yang berkonteks hukum dan undang-undang. Kadang menjadi Mikhail, menuturkan juklak-juknisnya. Saat lain menjadi Isrofil, Menteri Kominfonya Allah, innahu huwas Sami’ul ‘Alim. Sesungguhnya Pemerintah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Isrofil menyebarkan informasi, menghimpun informasi, menambah dan mengurangi informasi sesuai dengan regulasi Khilafah. Yang ajeg itu menjadi Malaikat Izrail: ia yang mendesain aturan, maka ia pula yang berhak membatalkannya. Izroil yang mengizinkan Ormas berdiri, Izroil pula yang berhak menetapkan Perppu untuk membubarkannya…”

Kelihatannya akan panjang perdebatan anak-anak ini. Sisi tema yang terkait dengan National Single Identity masih banyak dan luas. Menyenangkan juga, tapi saya belum ngopi dan sarapan bubur di warung seberang seperti biasanya. Akhirnya terpaksa saya pamit:

“Anak-anak, Simbah ngopi dan mbubur dulu ya. Hati saya sudah selalu saya kasih kepada masyarakat dan Negara. Tapi Pemerintah tidak saya kasih kesempatan merogoh rempelo saya. Simbah ini sudah pegang KTP seumur hidup. Cukup itu ya. Simbah ndak pakai ponsel, tidak ikut online-online, supaya tidak dipreteli surjan dan blangkon Simbah, apalagi rahasia rempelo di dalam dada Simbah…”.

Mungkin karena usianya paling muda, pengetahuan dan pengalamannya tergolong mutakhir, maka Pèncèng yang duluan beres melaksanakan administrasi “National…