Nggedein Hati Rakyat

(Tulisan ke-2 dari 10)

Kenapa yang menang harus Bangsa Indonesia?

Beberapa abad yang lalu kita hidup berserak-serak di kepulauan Nusantara. Kita adalah gerombolan-gerombolan yang berjarak satu sama lain, secara teritorial maupun budaya. Kita bersuku-suku, berkubu-kubu, berkoloni-koloni. Nenek moyang kita hidup menjadi bagian dari Kraton-kraton, Perdikan-perdikan, komunitas-komunitas. Kemudian datang musuh dari Barat “mempersatukan” kita sampai menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VOC dan Kerajaan Belanda “berjasa” mempersatukan kita. 3,5 abad tamu tak diundang dari Eropa itu “mendidik” kita untuk menyadari betapa pentingnya bersatu. Persatuan dan Kesatuan yang lahir ruhnya pada 1928 dan lahir jasadnya pada 1945 itu, kemudian menjalani kegembiraan dan ujian dari era ke era, dari pemerintahan ke pemerintahan. Dan tatkala hari ini kita melewati tahun ke-71, tiba-tiba muncul kecemasan tentang langgengnya persatuan dan kesatuan itu, serta ganjalan di pikiran tentang semakin luntur dan nadirnya kedaulatan bernegara dan berbangsa kita.

Sekian kali berkumpulnya rakyat di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya, dengan bendera dan bunyi teriakan apapun, pada hakekatnya mencerminkan bahwa kita semua masih belum berhasil ber-Negara dan mengalami sejumlah degradasi nilai yang mendasar dalam ber-Bangsa. Yang tampak di permukaan boleh kemarahan, permusuhan atau tuntutan-tuntutan, tetapi pasti itu semua mencerminkan bahwa rakyat Indonesia semakin merasa tidak aman. Tidak aman dengan harta tanah airnya, tidak aman eksistensinya, tidak aman tiang hak-haknya, tidak aman martabatnya, tidak aman masa kini dan masa depannya.

Saya yakin bahwa Pemerintah, wakil-wakil rakyat, pasukan-pasukan Pagar Negara, tokoh-tokoh Bangsa, pimpinan Parpol dan Ormas, kaum cerdik pandai, pemuka Agama-agama, serta semua yang berdiri di panggung nasional, hari ini sangat diperlukan untuk mengemukakan kepada rakyat Indonesia bahwa kedaulatan NKRI tidak terancam dan masa depan rakyat tidak buram.

Perlu menjelaskan dengan bahasa rakyat bahwa Tanah Air ini tidak sedang digerogoti oleh siapapun. Tidak sedang dijaring secara strategis untuk direbut dan dijadikan bukan milik Bangsa Indonesia lagi. Tidak sedang dijajah, terserah dengan penjajahan model yang tradisional atau yang supra-modern. Tidak dirongrong, direkayasa, ditaklukkan, bahkan mungkin dimusnahkan pada beberapa hal.

Yang lebih urgen lagi adalah beliau-beliau para pemuka Bangsa, juga institusi pemerintahan di lini yang manapun, termasuk lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, membuktikan kepada rakyat bahwa mereka bukan bagian dari perongrongan itu. Bukan petugas dari program penjajahan itu. Tidak dibeli untuk mengeksekusi penghancuran itu. Tidak sedang berbuat selingkuh terhadap nasionalisme. Tidak menyembah dan mematuhi pemilik dan penyedia modal.

Jika hal itu tidak segera dilakukan, maka akan sempurna proses yang mengembalikan Bangsa Indonesia menjadi bersuku-suku dan berkubu-kubu. Baik suku dan kubu berdasarkan kepentingan politik pragmatis. Atau berdasarkan persaingan akses terhadap pusat-pusat modal. Berdasarkan perbedaan identitas dan pendapat. Berdasarkan khilafiyah, tafsir dan jenis egosentrisme yang lain. Bahkan sudah semakin nyata di depan mata betapa kondisi pecah belah itu sampai mendetail hingga ke sub-suku sub-kubu bahkan sub-sub-sub.

Kita tidak bisa terus menerus menyebarkan pandangan bahwa perang suku hanya terjadi di sebuah pulau di sana, karena di Jakarta, Pulau Jawa dan wilayah-wilayah lain, setiap hari berlangsung perang suku dan perang kubu, yang variabelnya sangat kompleks, detail kepingan-kepingannya yang menyakitkan mata, hati dan pikiran. Dan kapasitas berpikir Bangsa Indonesia, termasuk kaum terpelajarnya, semakin tidak mencukupi untuk sanggup menampung, mewadahi, mengurai, mengidentifikasi, mempetakan dan menganalisisnya. Terlebih lagi untuk kemudian melahirkan formula-formula solusinya.

Presiden dengan seluruh perangkat kepemerintahannya harus mengagendakan upaya perampingan rumusan atas komplikasi permasalahan dahsyat yang sedang sangat diduka-deritai oleh rakyat. Bertahun-tahun saya berkeliling ke pelosok-pelosok, dalam seminggu rata-rata saya bertemu dengan sekitar 50.000 orang yang berkumpul di alun-alun, lapangan, jalanan atau sawah. Mereka sangat sedih dan kesepian. Hati mereka menanggung beban yang pikiran mereka tak sanggup mengurainya. Pikiran mereka tersandung-sandung, terbentur-bentur dan buntu. Saya tidak mampu membantu bangsa ini kecuali sebatas membesarkan hati mereka, mencarikan lubang-lubang dari dimensi kehidupan yang luas ini untuk bergembira. Kemudian entah bagaimana membuat mereka optimis ke masa depan.

Tulisan ini harus sangat panjang untuk mengakomodasi seluruh konteks yang dimaksudkannya. Tapi karena keterbatasan ruangan, saya shortcut saja ke satu tema yang tidak populer. Yakni prinsip “Manunggaling Kawula Gusti”. Manunggal itu bersatu, menyatu, menjadi seakan satu. Kawula itu rakyat. Gusti itu Tuhan. Di dalam jiwa Presiden dan Pemerintah, rakyat menyatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan diingkari, rakyat menderita dan bisa marah. Kalau rakyat disakiti, Tuhan marah dan bertindak.

Rakyat Indonesia sangat ndemenakke: patuh, tertib, ikhlas, sangat sabar dan amat sedikit menuntut. Itu membuat mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Siapapun jangan menyakiti kekasih Allah. Kita semua punya anak cucu dan tidak tahu bagaimana besok pagi.

Rakyat Indonesia sangat ndemenakke: patuh, tertib, ikhlas, sangat sabar dan amat sedikit menuntut. Itu membuat mereka menjadi kekasih-kekasih Allah.