Persemakmuran Nusantara

“Persemakmuran Nusantara” bukan kata atau bahasa konstitusi. Juga bukan draft formula kenegaraan. Ia lebih merupakan istilah romantik kebudayaan. Kepala mau pecah mikirin Indonesia, bolehlah iseng memimpikan kebersamaan namun dengan membuka kemungkinan tafsir baru, sepanjang bersetia kepada moral kebangsaan dan kesatuan hati seluruh manusia Indonesia.

Persemakmuran Nusantara bukan Persemakmuran Indonesia. NKRI kabarnya sudah “harga mati”. Sudah “padat”. Sedangkan Persemakmuran Nusantara itu “cair”. Ia ruh, gairah, semangat, impian, cita-cita. Bukan pula berassosiasi ke Negara Federasi atau “commonwealth”. Ibarat menggembalakan kambing, patok kayu penyimpul tali yang mengikat leher kambing-kambingnya adalah NKRI. Tetapi tali antara patok itu dengan leher kambing adalah kemerdekaan berpikir, romantisme cita-cita, dinamika cinta bagi kita kambing-kambing untuk sejauh mungkin mencari rumput-rumput masa depannya. Kita ulur tali itu sepanjang-panjangnya, tetapi patok NKRI menjaga batas seberapa panjang tali itu.

Kemerdekaan manusia, masyarakat dan bangsa, adalah kemerdekaan untuk menemukan batas. Ketepatan batas itu berpedoman pada titik akurat dari kesejahteraannya, kesehatan dan keselamatannya. “Terlalu membatasi” atau “tidak terbatas” sama-sama mengandung ranjau atas kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan. Kemerdekaan adalah punya pilihan baju sebanyak-banyaknya tetapi membeli hanya beberapa helai. Berdirinya NKRI menapaki “kemerdekaan” nya dengan mempersyaratkan perdamaian abadi, menuju keadilan sosial. Punya pakaian sebanyak-banyaknya atau tidak punya pakaian sama sekali: sama-sama tidak adil. Terlalu kenyang itu tidak adil, sebagaimana tidak makan juga tidak adil.

Apakah para pendahulu kita di zaman silam pernah bikin Persemakmuran Nusantara? Dulu saya menyangka Kesultanan Demak yang merintis itu. Tapi kemudian saya memperoleh wacana bahwa Persemakmuran Nusantara sudah diselenggarakan oleh Gadjah Mada, Perdana Menteri Majapahit, yang disempurnakan justru dengan Sumpah Palapa.

Sumpah Palapa 1336 yang diucapkan oleh putra Lamongan itu bukan ikrar penjajahan, tekad kolonisasi dan imperialisasi. Negeri-negeri yang dimobilisasi tidak dirampok alam dan hartanya, tidak dijadikan “Provinsi” atau bawahannya. Secara berkala para pimpinan wilayah berkumpul di Trowulan untuk minum air kendi emas bersama, dalam posisi melingkar dan sejajar.

Tentu hal itu harus diuji dengan penelitian yang mendalam untuk lebih memastikan apakah kepemimpinan Majapahit ketika itu memenuhi “kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Apakah ia menerapkan otoritarianisme-diktatorisme ataukah semacam demokrasi. Apakah selama Majapahit memerintah, rakyatnya berada dalam keadaan “adil dan makmur”. Atau, Sumpah Palapa itu sendiri sesungguhnya lahir dari semangat Persatuan dan Kesatuan, ataukah penguasaan yang kolonialistik dan imperialistik.

Jendela sejarah perlu dibuka lebih lebar. Apakah bangsa kita pernah mengalami, misalnya, “simulasi” transformasi dari sistem kekuasaan “tumpengan” menjadi “ambengan”. Tumpeng itu nasi dibentuk bulatan kerucut, monolitik. Ambeng itu nasi ditaburkan secara merata di “tampah”, sehingga mendekati apa yang dimaksud Persemakmuran Nusantara. Atau pertanyaan mendasarnya begini: NKRI sekarang ini tumpeng ataukah ambeng? Demokrasi itu cenderung tumpeng ataukah ambeng

Yang pasti tradisi masyarakat dan Pemerintah kita sampai hari ini adalah tumpengan, dalam berbagai jenis hajatan. Sisa kesetiaan ambeng justru bisa dijumpai di Tondano, terutama di kalangan masyarakat Jaton, Jawa-Tondano, anak turun deputinya Pangeran Diponegoro, yakni Sentot Alibasyah dan Kiai Mojo.

Sebelum mendengar wacana tentang Air Kendi Emas Majapahit, saya menyangka ambengan Persemakmuran Nusantara adalah gagasan Sunan Kalijaga. Saya berpikir begini: “Negara” Kesatuan Majapahit ditransformasikan menjadi “Negara” Persemakmuran Demak. Atas perundingan antara Sunan Kalijaga dibantu Sunan Kudus, dengan Prabu BrawijayaV — Raja Majapahit terakhir — disepakati mengangkat Raden Patah menjadi Sultan Persemakmuran Demak. Puluhan putra-putri Brawijaya yang lain membantu sistem persemakmuran ini dengan mendirikan Perdikan-Perdikan dari NTT, NTB, sepanjang Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra dll.

Putra ke-17 Brawijaya raja terakhir Majapahit memegang pucuk pimpinan pemerintahan Demak terusannya Majapahit. Cucu beliau (Raden Timbal, Adipati Terung) dari anak pertama (Aryo Damar, Joko Dilah), menjadi “Pangab” Demak, sesudah menjadi “Pangab” Majapahit. Putra-putra Brawijaya yang lain (semuanya 117 putra-putri)  “ambengan” memimpin Tanah-Tanah Perdikan: Haryo Jaran Panoleh Adipati Sumenep, Ki Ageng Pengging, Jaka Peteng di Madura tengah, Raden Jaka Maya di Bali, Haryo Sumanggang di Gagelang, Haryo Tanuraba di Makasar, Haryo Kuwik di Kalimantan, Jaka Suralegawa di Blambangan, Retno Bintara di Nusabarong, Retno Kedaton di Pengging,  Ayu Adipati di Jipang, Retno Marlangen di Lowanu, Retno Setaman di Gawang, Haryo Bangah di Kedu,  Joko Piturun alias Batara Katong di Ponorogo, Raden Gugur di wilayah Gunung Lawu, Retno Keniten di Madura barat, Jaka Dandun di Parangtritis, Joko Dubruk di Purworejo, Joko Balud di Mangiran, Joko Maluda di Gunung Kidul, Raden Lacung di Bagelen, Joko Semprung di Brosot,  Joko Lambare di Ngawen, Joko Balado di Pedan, Joko Jenggring di Banjarnegara, Joko Krendha di Gombong, Joko Delog di Klaten, dst.

Perdikan-Perdikan itu tidak berposisi bawahan yang “wajib lapor” atau kasih upeti ke pusat. Sebagai contoh Ki Ageng Mangir di Yogya selatan sampai menantunya yakni Ki Ageng Mangir Wonoboyo I, bahkan sampai cucu beliau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III, sejak mendirikan Tanah Perdikan Mangir di akhir Majapahit, tidak pernah berhubungan secara resmi dengan Kesultanan Demak maupun Pajang. Sampai kemudian terjadi peristiwa sejarah mengerikan di awal Kerajaan Mataram: Ki Ageng Mangir Wanabaya III alias Ki Ageng Mangir IV yang terlanjur menikahi Retno Pembayun, berkunjung ke mertuanya, yakni Panembahan Senopati Raja Mataram — kemudian terjadilah tragedi yang semua orang Yogya dan tlatah Mataram tahu namun saya tidak tega menuliskannya di sini.

Terbunuhnya Wonoboyo III pada logika saya kemarin adalah karena semangat Mataram adalah meneruskan “kesatuan” Majapahit dan menolak “Persemakmuran Nusantara” Demak. Ketika gunung Merapi meletus tahun 2010, menjelang puncak erupsinya tersebar mitos di kalangan rakyat Yogya yang ketakutan. Bahwa “Gunung Merapi akan memuncaki letusannya, mengirim lahar sejauh 30 km sehingga akan menghancurkan Kraton Yogya. Banyak orang percaya bahwa 500 tahun sesudah kehancuran Majapahit sudah tiba, maka Sabdo Palon Noyo Genggong balas dendam karena tidak rela atas sirna ilang kertaning bhumi, yakni hancurnya Majapahit”.

Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah “faksi” anti Demak yang bersumpah akan membalas dendam. Tetapi ada dua faktor yang bisa menegasikan balas dendam lewat letusan Merapi itu. Pertama, 500 tahun sesudah sirnanya Majapahit adalah sekitar 1978, jadi erupsi Merapi itu sudah lewat 32 tahun. Kedua, Sabdo Palon Noyo Genggong tidak akan menjadikan Kraton Yogya sebagai sasaran balas dendam, karena Kraton Hamengkubuwanan Yogya maupun Pakubuwanan Solo adalah metamorphosis dari kerajaan Mataram, yang secara aspirasi dan ideologi merupakan penerus Majapahit.

Perhatikan, Majapahit menggelari rajanya dengan “Prabu”. Demak dan Pajang dengan “Sultan”. Sultan dari kata “Sulthon” (kekuatan khusus dari Allah). Kalau ini kita identifikasi sebagai perbedaan antara aspirasi kesatuan dengan persemakmuran, “tumpeng” dan “ambeng”, maka raja Mataram tidak memakai keduanya. Danang Sutawijaya menggelari dirinya “Panembahan”. Dalam khasanah budaya dan filosofi Jawa, Panembahan adalah orang yang sudah menyingkir dari kekuasaan politik menuju pendalaman spiritual dan kematangan kebudayaan. Jadi gelar Panembahan Senopati itu tidak lazim. Bisa jadi karena beliau sendiri sudah memeluk Islam sebagai murid Sunan Kalijaga (bersama Bapaknya Ki Gede Pemanahan), namun mempercayakan pertimbangan politiknya kepada Ki Juru Martani atau Ki Mondoroko yang beraliran “Kejawen”.

Di sisi lain, kekuatan Mataram tidak sesolid Majapahit, sehingga gelar Prabu juga tidak tepat. Tapi pakai “Sultan” juga tidak mau, karena visi missinya berbeda. “Keprabon” (ke-Prabu-an) Majapahit melandasi kekuatannya pada penyatuan Hindu-Budha, ke-Sultan-an Demak merujukkan nilainya pada Walisongo. Kedua alternatif itu tak mungkin diambil oleh Panembahan Senopati. Mungkin karena itu kemudian muncul “kreativitas“ baru, yakni mitologi “Nyai Roro Kidul”, yang relatif masih belum benar-benar ditinggalkan sampai hari ini.

Saya berharap itu semua tidak benar, dan saya bergembira mendengar Gadjah Mada pun sudah menggelar Persemakmuran Nusantara.

Memang mungkin tidak terlalu salah bahwa wajah sosiologi politik Indonesia modern hari ini sebenarnya dimulai sejak Panembahan Senopati. Konstelasi sosial keagamaan yang tercermin pada peta kekuatan politik Indonesia modern sudah dimulai sejak berdirinya Mataram: kalau Anda salami sejak itu muncul PPP, Golkar dan PDI — kalau seakan-akan ada banyak sekali parpol, pada substansinya hanya variable-variabel dalam bingkai pemetaan yang sama.

Sultan Agung Hanyakrakusuma, cucu Panembahan Senopati mencoba men-Sultan-kan kembali, tapi kemudian ambigu dan kabur pada anak dan cucunya. Pencarian bangsa Indonesia menjadi makin tak kunjung ketemu ketika kemudian hadir VOC, yang semakin memecah belah pemikiran dan aliran politik bangsa kita.

Tetapi sesungguhnya itu semua bisa tidak penting bagi kita sekarang. Mungkin tak perlu mempertentangkan antara kesatuan dengan persemakmuran. Kita universalkan saja: biarin ini Negara atau Kerajaan atau Kesultanan, EGP presidennya siapa saja: yang penting seluruh rakyat Indonesia sama-sama makmur secara berkeadilan. Pakai bahasa sastra saja: persemakmuran harus mempersatukan, kesatuan harus mensemakmurkan.

dipublikasikan oleh CakNun.com